Livecounts.nl
Ilustrasi amplop berpita, slip gaji, kalender meja dengan satu tanggal dilingkari, kalkulator, dan tumpukan koin, dengan ketupat yang tergantung di sampingnya

Kalkulator THR 2027: hitung THR Lebaran dan Natal sesuai Permenaker 6/2016

Hitung tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk karyawan tetap (PKWTT), karyawan kontrak (PKWT), pekerja harian lepas, dan pekerja borongan. Rumusnya mengikuti Permenaker 6/2016, lengkap dengan masa kerja, batas pembayaran H-7, dan denda bila terlambat. Semua dihitung di browser: upah yang diketik tidak dikirim ke mana pun.

THR keagamaan · Natal 2026 sampai Natal 2027

Hitung THR

Status hubungan kerja

Cara upah dibayar

Hari raya keagamaan

THR diberikan sekali setahun dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan masing-masing pekerja: Idulfitri (Islam), Natal (Kristen Katolik dan Protestan), Nyepi (Hindu), Waisak (Buddha), atau Imlek (Konghucu). Pembayarannya boleh mengikuti hari raya lain jika disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB) (Permenaker 6/2016 Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5).

Masa kerja

Awal hubungan kerja yang berlangsung terus-menerus. Peraturan tidak menetapkan sampai tanggal berapa masa kerja dihitung; kalkulator ini menghitung bulan kalender sampai tanggal hari raya (10 Februari sampai 10 Maret = 1 bulan).

Upah sebulan

Tunjangan tetap (jika ada)

Upah sebulan untuk THRRp0

Apa yang termasuk upah sebulan?
  • Upah sebulan adalah upah tanpa tunjangan (upah bersih, clean wages) atau upah pokok ditambah tunjangan tetap (Permenaker 6/2016 Pasal 3 ayat (2)). Komponen mana yang dipakai tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (PP 36/2021 Pasal 7 ayat (4)).
  • Upah bersih di sini bukan gaji yang diterima setelah dipotong pajak, iuran BPJS, atau cicilan: isi upah sebelum potongan.
  • Tunjangan tetap dibayar teratur bersama upah pokok dan tidak bergantung pada kehadiran, misalnya tunjangan jabatan, keluarga, atau perumahan. Uang makan dan transpor yang dibayar menurut kehadiran termasuk tunjangan tidak tetap (SE Menaker SE-07/MEN/1990).
  • Tidak dihitung: tunjangan tidak tetap, upah lembur, bonus, dan insentif.
Pilihan lain (tidak wajib)
Sisa hari di luar bulan penuh

Jika lebih besar daripada hitungan peraturan, jumlah inilah yang dibayar (Permenaker 6/2016 Pasal 4).

Perkiraan THR

–

Isi tanggal mulai bekerja dan upah. Hasilnya muncul di sini.

Semua dihitung di browser. Upah dan tanggal yang diketik tidak disimpan dan tidak dikirim ke server, iklan, atau analitik.

Status aturan (dicek 22 November 2026): SE Menaker tentang THR 2027 belum terbit. Rumus dan batas H-7 berasal dari Permenaker 6/2016 dan PP 36/2021 yang masih berlaku, serta SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 untuk THR 2026. Tanggal hari raya diambil dari SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional 2026 dan 2027. Kalkulator ini bukan layanan resmi Kemnaker; hasilnya perkiraan, bukan slip gaji.

Cara memakai kalkulator THR ini

  1. Pilih status hubungan kerja (karyawan tetap, kontrak, atau harian lepas) dan cara upah dibayar.
  2. Pilih hari raya pekerja. Batas pembayarannya (H-7) langsung terlihat.
  3. Isi tanggal mulai bekerja. Jika hubungan kerja berakhir sebelum hari raya, centang kotaknya dan isi hari terakhir bekerja.
  4. Isi upah pokok dan tunjangan tetap, atau untuk pekerja harian lepas dan borongan, upah yang diterima tiap bulan. Salin ringkasannya atau cetak slip perkiraan.

Iklan

Cara menghitung THR menurut Permenaker 6/2016

Aturan pokok THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. PP 36/2021 tentang Pengupahan menetapkan kewajiban dan batas H-7-nya, dan setiap tahun Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran yang mengulang ketentuan itu. Kalkulator ini menerapkan ketentuan berikut. Hal yang tidak diatur peraturan, seperti cara menghitung sisa hari, dijelaskan di bagian “Masa kerja” sebagai pilihan kalkulator.

Ketentuan THR dan dasar hukumnya
KetentuanDasar hukum
Berhak THR: masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus, baik PKWTT maupun PKWT.Permenaker 6/2016 Pasal 2
Masa kerja 12 bulan atau lebih: 1 bulan upah.Pasal 3 ayat (1) huruf a
Masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan: masa kerja/12 × 1 bulan upah.Pasal 3 ayat (1) huruf b
Upah sebulan: upah tanpa tunjangan (upah bersih), atau upah pokok ditambah tunjangan tetap.Pasal 3 ayat (2)
Harian lepas, masa kerja 12 bulan atau lebih: rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Kurang dari 12 bulan: rata-rata upah tiap bulan selama masa kerja.Pasal 3 ayat (3)
Upah satuan hasil (borongan): rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Untuk masa kerja kurang dari 12 bulan tidak ada ketentuan tertulis.SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 angka 5; PP 36/2021 Pasal 19
Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebiasaan memberi lebih besar, jumlah itulah yang dibayar.Pasal 4
Diberikan sekali setahun dan dibayarkan sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali disepakati lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.Pasal 5 ayat (1) dan (3)
Dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya, dalam bentuk uang rupiah, secara penuh dan tidak dicicil.Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6; PP 36/2021 Pasal 9 ayat (2); SE 2026 angka 7
Karyawan tetap (PKWTT) yang di-PHK dalam 30 hari sebelum hari raya tetap berhak. Ayat (2) menyebut PHK oleh pengusaha; pekerja yang mengundurkan diri tidak disebut secara tegas. Ketentuan ini tidak berlaku untuk PKWT yang berakhir sebelum hari raya, dan tidak ada ketentuan serupa untuk pekerja harian lepas.Pasal 7
Pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut berhak atas THR di perusahaan baru jika belum menerimanya dari perusahaan lama.Pasal 8
Terlambat membayar: denda 5% dari total THR yang harus dibayar. Peraturan menetapkan satu persentase, bukan denda per hari seperti untuk keterlambatan upah (PP 36/2021 Pasal 61). THR tetap wajib dibayar, dan denda dikelola untuk kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perusahaan atau PKB.Pasal 10; PP 36/2021 Pasal 62
Tidak membayar, atau tidak membayar paling lambat H-7: sanksi administratif secara bertahap, berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.Pasal 11; PP 36/2021 Pasal 79 jo. Pasal 9

Contoh: karyawan kontrak mulai bekerja 1 Agustus 2026 dengan upah pokok Rp4.000.000 dan tunjangan jabatan tetap Rp200.000. Sampai Idulfitri 10 Maret 2027 masa kerjanya 7 bulan 9 hari, jadi THR-nya 7/12 × Rp4.200.000 = Rp2.450.000, paling lambat dibayar Rabu, 3 Maret 2027. Untuk pekerja harian lepas dengan masa kerja 5 bulan dan upah Rp2.000.000, Rp2.500.000, Rp1.800.000, Rp2.200.000, dan Rp2.000.000, rata-ratanya Rp2.100.000 dan THR-nya 5/12 × Rp2.100.000 = Rp875.000.

Batas pembayaran THR 2026–2027

Tanggal libur nasional menurut SKB 3 Menteri; H-7 dihitung mundur 7 hari kalender dari tanggal hari raya, bukan dari cuti bersama.
Hari rayaTanggalPaling lambat dibayar (H-7)
Natal 2026Jumat, 25 Desember 2026Jumat, 18 Desember 2026
Imlek 2027Sabtu, 6 Februari 2027Sabtu, 30 Januari 2027
Nyepi 2027Senin, 8 Maret 2027Senin, 1 Maret 2027
Idulfitri 1448 HRabu, 10 Maret 20271 Syawal ditetapkan setelah sidang isbatRabu, 3 Maret 2027
Waisak 2027Kamis, 20 Mei 2027Kamis, 13 Mei 2027
Natal 2027Sabtu, 25 Desember 2027Sabtu, 18 Desember 2027

Natal 2026 berasal dari SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2026 (19 September 2025), tanggal-tanggal 2027 dari SKB 2027 (15 September 2026). Menurut SKB 2027 sendiri, tanggal Idulfitri 1448 H ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama, jadi batas bayarnya masih bisa bergeser sehari. SE Menaker tentang THR 2027 belum terbit; edaran untuk 2025 dan 2026 ditetapkan pada bulan Maret, beberapa minggu sebelum Idulfitri (edaran 2026 pada 2 Maret 2026).

Masa kerja: bulan penuh atau pecahan?

Permenaker 6/2016 menyebut masa kerja dalam bulan, tetapi tidak mengatur cara menghitung sisa hari atau sampai tanggal berapa masa kerja dihitung. Kalkulator ini menghitung bulan kalender dari tanggal mulai bekerja sampai tanggal hari raya, dan menampilkan masa kerja lengkap dengan harinya. Bawaannya hanya bulan penuh yang masuk rumus, karena rumusnya memakai jumlah bulan. Itu pilihan kami, bukan ketentuan peraturan: perusahaan boleh memberi lebih, misalnya dengan menghitung sisa hari sebagai pecahan bulan (Pasal 4), dan pilihan itu tersedia di bagian “Pilihan lain”.

Bulan kalender membuat Februari terasa berbeda. Pekerja yang mulai 26 November 2026 baru punya masa kerja 29 hari pada Natal 2026 dan belum berhak, sedangkan pekerja yang mulai 9 Februari 2027 sudah punya masa kerja 1 bulan 1 hari pada Idulfitri 10 Maret 2027, walaupun jaraknya juga 29 hari, karena Februari 2027 hanya 28 hari. Tanggal mulai 29, 30, atau 31 yang tidak ada di bulan berikutnya dianggap jatuh pada hari terakhir bulan itu, jadi pekerja yang mulai 31 Januari 2027 genap 1 bulan pada 28 Februari 2027. Ini juga pilihan kalkulator, bukan ketentuan peraturan.

Di luar cakupan kalkulator ini

Sumber, dicek 22 November 2026: Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 (JDIH BPK, status berlaku); PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (diubah dengan PP 51/2023 dan PP 49/2025, yang tidak mengubah pasal THR); SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 (2 Maret 2026); SE Menaker SE-07/MEN/1990 tentang komponen upah; SKB 3 Menteri hari libur 2026 dan SKB 3 Menteri hari libur 2027 (Kemensetneg); DJP tentang pajak THR.

Pertanyaan umum

Berapa THR jika masa kerja belum setahun?

Masa kerja dalam bulan dibagi 12, lalu dikali upah sebulan (Permenaker 6/2016 Pasal 3 ayat (1) huruf b). Masa kerja 7 bulan dengan upah Rp4.200.000 menghasilkan 7/12 × Rp4.200.000 = Rp2.450.000. Hak THR mulai dari masa kerja 1 bulan terus-menerus.

Kapan batas pembayaran THR Natal 2026 dan Lebaran 2027?

Paling lambat 7 hari sebelum hari raya: Jumat, 18 Desember 2026 untuk Natal dan Rabu, 3 Maret 2027 untuk Idulfitri 1448 H, jika Idulfitri jatuh pada 10 Maret 2027 seperti dalam SKB 3 Menteri. Tanggal 1 Syawal ditetapkan Menteri Agama, dan SE Menaker tentang THR 2027 belum terbit.

Apakah karyawan kontrak (PKWT) dapat THR?

Ya. THR diberikan kepada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun waktu tertentu (PKWT) yang masa kerjanya minimal 1 bulan (Pasal 2). Jika kontrak PKWT berakhir sebelum hari raya, ketentuan 30 hari untuk karyawan tetap yang di-PHK tidak berlaku (Pasal 7 ayat (3)).

Komponen upah apa yang dipakai untuk menghitung THR?

Upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 3 ayat (2)). Upah bersih di sini bukan gaji setelah dipotong pajak dan BPJS. Upah lembur, bonus, insentif, dan tunjangan tidak tetap seperti uang makan per kehadiran tidak termasuk.

Apa sanksinya jika THR terlambat dibayar?

Pengusaha dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar, dan THR tetap wajib dibayar (Permenaker 6/2016 Pasal 10, PP 36/2021 Pasal 62). Peraturan tidak menetapkan denda per hari. Denda itu dikelola untuk kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perusahaan atau PKB. Pengusaha yang tidak membayar THR, atau tidak membayarnya paling lambat H-7, dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan usaha (PP 36/2021 Pasal 79).

Alat gratis lainnya

Kalkulator zakat fitrah Zakat fitrah dan fidyah, dengan uang atau berasJadwal khatam Al-Qur’an Target halaman per hari agar khatam di bulan RamadanJadwal imsakiyah Ramadan 2027 Imsak dan buka puasa untuk 47 kota di IndonesiaPantauan hilal Kapan mulai puasa dan Lebaran, dan apakah hilal terlihatHitung mundur Ramadan Berapa hari lagi 1 RamadanHitung mundur Lebaran Hitung mundur langsung ke IdulfitriSemua alat gratis Semua alat di Livecounts.nl (bahasa Inggris)

Iklan